Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah lama merevisi Peraturan Presiden (Perpres) yang dimaksud mengatur persoalan kendaraan listrik di area Indonesia. Dalam regulasi baru ini, Jokowi merevisi tentang aturan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kendaraan listrik kemudian juga perihal insentif kendaraan listrik.
Wuling Motors sebagai salah satu produsen kendaraan listrik pada Indonesia mengaku akan mengikuti aturan terbaru yang tersebut ditetapkan pemerintah. Wuling menilai bahwa merek pada akhirnya akan menuju regulasi tersebut.
“Intinya regulasi pemerintah kami ikuti. Kalau seandainya tahun depan meningkatkan (TKDN), kami akan ikuti, kami akan menuju ke sana,” kata sales & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani pada waktu ditemui di area Ibukota Selatan, Jumat, 15 Desember 2023.
Untuk diketahui, Revisi aturan ini tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Rencana Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Perpres yang dimaksud diundangkan pada 8 Desember 2023.
Pada Pasal 8 Perpres tersebut, disebutkan bahwa lapangan usaha kendaraan bermotor listrik berbasis sel lalu sektor komponen kendaraan listrik wajib mengutamakan penyelenggaraan TKDN. Berikut ketentuan TKDN terbarunya:
Kendaraan Listrik Roda Dua atau Tiga
– Tahun 2019 sampai tahun 2026, TKDN minimal 40 persen
– Tahun 2027 sampai tahun 2029, TKDN minimal 60 persen
– Tahun 2030 dan juga seterusnya, TKDN minimal 80 persen
Kendaraan Listrik Roda Empat atau Lebih
– Tahun 2019 sampai tahun 2021, TKDN minimal 35 persen
– Tahun 2022 sampai tahun 2026, TKDN minimal 40 persen
– Tahun 2027 sampai tahun 2029, TKDN minimal 60 persen
– Tahun 2030 lalu seterusnya, TKDN minimal 80 persen
Kemudian pada Pasal 18 revisi Perpres ini disebutkan juga bahwa insentif ini juga sanggup diberikan terhadap kendaraan listrik yang digunakan berasal dari impor pada keadaan utuh atau Completely Built-Up (CBU). Insentif juga diberikan untuk perusahaan kendaraan listrik yang tersebut dapat mempercepat proses perakitan di dalam pada negeri di masa atau jangka waktu importasi CBU sampai dengan akhir 2025.
Perusahaan lapangan usaha kendaraan listrik harus berikrar memproduksi kendaraan listrik di tempat pada negeri dengan jumlah keseluruhan tertentu serta di waktu tertentu dengan TKDN yang telah ditentukan. Kemudian perusahaan juga wajib menyampaikan jaminan senilai insentif yang digunakan diberikan.
Apabila komitmen yang disebutkan tidak ada dipenuhi, maka perusahaan dikenai sanksi sebesar jumlah total insentif yang mana telah dilakukan diterima proporsional dengan komitmen jumlah total produksi yang tersebut tiada dipenuhi.
Pilihan Editor: Pemesanan Wuling Binguo EV Tembus 3.000 Unit, Inden 2 Bulan
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel dalam atas? Mari bergabung di area membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto